Wacana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dinilai mirip dengan program mobil Esemka dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Yaitu, sebatas proyek ambisius untuk mewujudkan keinginan pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan keinginan rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam sebuah wawancara di Kanal YouTube Manusia Merdeka, Jumat (24/2).
Said Didu menjelaskan, pernyataannya itu didasarkan fakta-fakta bahwa proyek Esemka hingga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sejak awal oleh Jokowi.
“Ingat kereta api cepat? Jokowi menyatakan akan jadi tahun sekian tidak menggunakan APBN, tidak akan lebih murah dari Jepang. Akhirnya, (jadi) sebaliknya,” kata Said Didu.
“Masih ingat mobil Esemka? Yang enggak ada pun sudah dijual. Saya pikir kita perlu memperingati kebohongan 11 tahun mobil Esemka dari tahun 2012,” sambungnya.
Begitu juga dengan IKN, kata Said Didu, Jokowi awalnya menyatakan hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 500 triliun dan tidak pakai APBN.
Kemudian diralat, hanya menggunakan APBN tetapi dalam porsi hanya 15 persen.
“Sekarang perhitungannya sudah mendekati Rp 1.000 triliun. Nah sekarang tidak ada, yang ada hanya APBN semua!” sesalnya.
Atas dasar itu, Said Didu berpandangan bahwa kunjungan Jokowi ke IKN pada Kamis (23/2) secara simbolik dalam rangka meresmikan rencana anggaran IKN semata.
Dari yang tadinya menggunakan non APBN menjadi APBN serta ditambah dengan utang.
“Pak Jokowi ke sana itu meresmikan rencana anggaran dari non APBN ke APBN. Bagaimana agar APBN tidak terbebani? Diminta lah Menkeu Sri Mulyani menambah utang. Utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN. Itu utang yang masuk ke APBN tapi digunakan untuk IKN. Nah, itu pekerjaan yang tidak sulit hanya mengalihkan anggaran saja dari non APBN ke APBN,” pungkasnya.
