Kabar ada ketum parpol parlemen ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) disambut baik DPP Partai Demokrat. Hanya saja, jika mensyaratkan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan, hal itu dinilai aneh.
“Jadi jangan dibalik. Mau bergabung dengan kami, lalu malah memberikan syarat minta ini itu,” kata Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3).
Sebab, kata Herzaky, untuk urusan bacawapres di KPP sudah sangat jelas dan akan disepakati oleh koalisi. Lalu hasilnya diserahkan kepada Bacapres dalam hal ini Anies Baswedan.
Bagi Demokrat, saat ini yang harus dilakukan adalah memastikan untuk membantu Bacapres dan KPP. Bahwa bacawapres yang dipilih harus memberikan potensi kemenangan dan menjadi dwitunggal dengan Bacapres.
“Bukan kawin paksa!” tegasnya.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman, mengungkap ada ketua umum partai politik di luar KPP (Nasdem, Demokrat, PKS) ingin gabung tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan. Namun ia enggan menyebut spesifik siapa ketum parpol parlemen yang dimaksud.
“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya menjadi cawapres, ketum parpol di luar kita,” ucap Sohibul kepada wartawan di Sekretariat KPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).
