Bersamaan dengan NasDem yang resmi mengumumkan deklarasi dukungan ke Anies Baswedan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga melakukan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo.
Meski demikian, deklarasi oleh PSI ini disoroti sejumlah pihak karena dianggap tidak etis mengingat Ganjar masih kader PDIP, dan PDIP sendiri mengaku tidak ada komunikasi mengenai hal ini.
Mengenai deklarasi PSI untuk Ganjar ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut angkat suara. Refly menyinggung Deklarasi NasDem yang ia nilai jauh lebih siap dan ‘berdampak’ langsung pada sosok yang didukung karena sudah punya kursi di legislatif.
“NasDem jauh lebih percaya diri dibanding PSI, kenapa? Karena NasDem punya bekal 59 kursi di parlemen sementara PSI 0. Jadi orang bolak-balik dicalonkan PSI pun nggak ada pengaruhnya,” jelas Refly melalui kanal Youtubenya, dikutip Rabu (5/10/22).
Lanjut Refly, masa atau basis pendukung PSI pun masih belum jelas. Refly juga menganggap selama ini PSI “menjual” nama Jokowi sehingga antara suara pendukung Jokowi dan memang yang murni pendukung PSI belum bisa terlihat.
Soal etik dan tata krama pun menurut Refly adalah sesuatu yang penting yang harusnya diperhatikan oleh PSI. Selain Ganjar merupakan kader PDIP, hubungan antara Ganjar dan elite PDIP dianggap saat ini kurang baik soal pencapresan.
“Padahal yang dicalonkan kader partai lain yang dalam hubungan yang panas dingin juga dengan internal partainya,” ungkap Refly.
Atas dasar itu, Refly Harun menyebut bahwa Deklarasi yang dilakukan oleh PSI hanya berujung pada makin sulitnya posisi Ganjar Pranowo.
Megawati pun menurut Refly tidak akan menerima begitu saja ada pihak yang melangkahi dirinya terkait kader partainya.
“Jadi justru pencapresan Ganjar Pranowo oleh PSI, it Could be Possible malah menyulitkan posisi Ganjar bukannya membuat posisi lebih baik karena sekali lagi Megawati pasti tidak mau dilampaui, dan pencapresan oleh PSI tidak ada pengaruhnya karena partai ini tidak memiliki kursi di parlemen,” ungkap Refly.
