Pengamat politik Rocky Gerung menilai Penjabat (Pj) sementara Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sangat dangkal terkait aturan baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Rocky menilai Jokowi salah memilih Heru Budi karena terjebak dalam opini publik.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam kanal Youtube pribadinya, pada Senin 26 Desember 2022.
“Cara untuk memberi argumen juga dangkal sekali. Dan kita tetap ingat bahwa Pak Jokowi memang salah nitipin orang sebetulnya dan orang yang salah ini justru terjebak dalam opini publik,” ujar Rocky, dikutip NewsWorthy.
Ia mengatakan bahwa Heru Budi ditujukan istana untuk menghalangi Anies Baswedan. Namun, Heru justru memancing emosi publik.
“Poin dasarnya adalah karena ada keinginan Istana, diucapkan atau tidak, untuk menghalangi Anies maka dikirim lah seseorang yang akhirnya bukan menghalangi Anies tapi dia memancing emosi rakyat Jakarta,” ujar Rocky.
“Ini akan dicatat sebagai gubernur yang paling banyak dicaci maki,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, menyampaikan langsung kritiknya ketika Heru Budi mengunjungi Fraksi PDIP DKI Jakarta, dan ia menyoroti kemampuan komunikasi penjabat gubernur itu.
“Perlu saya sampaikan pada Pak Pj ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah,” kata Gembong pada Senin (19/12).
Ia menambahkan buruknya komunikasi publik itu telah menciptakan kegaduhan-kegaduhan setelah Heru Budi membuat dan mengumumkan beberapa keputusan dalam peran barunya.
“Kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” ujar Gembong.
Salah satunya adalah kebijakan untuk menetapkan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun.
“Walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, penyapu jalan merasa gelisah,” paparnya.
Gembong mengatakan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang komprehensif dan jelas mengenai kebijakan-kebijakan baru Heru Budi.
“Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media,” ucapnya. “Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus.”
Gembong kemudian meminta Heru Budi untuk berupaya memperbaiki komunikasinya dan mendorong jajaran terkait untuk dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik secara luas demi mencegah munculnya kegaduhan-kegaduhan serupa di masa mendatang.
