Ketua Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho Mendesak KPK untuk turun tangan mengusut Dugaan Korupsi Sekretaris Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terkait pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Dimas menegaskan berhentinya proyek normalisasi Ciliwung adanya permasalahan dalam proyek normalisasi Ciliwung dalam hal status lahan dimana adanya perebutan waris di tanah tersebut yang tidak memiliki alas haknya tapi menempati lahan hingga masalah kisruh uang ganti rugi lahan yang tidak sesuai nilai NJOP diduga melibatkan oknum Dinas SDA.
Menurut Dimas Penyelesaian permasalah tersebut sangatlah penting jika tidak pekerjaan konstruksi tidak bisa berjalan. Pembebasan lahan di Kelurahan Rawajati menjadi satu dari empat yang diprioritaskan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memulai kembali normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 700 Milyar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung.
Anggaran ini masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
Untuk Ciliwung diprioritaskan di empat kelurahan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa (01/11/2022).
Rinciannya adalah:
1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare
2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare
3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata. Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare
4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Pembebasan lahan dari Jembatan Tong Tek Jatinegara menuju Pintu Air Manggarai.
target pembebasan lahan normalisasi tahun 2023 mencapai 6,45 hektar.
Normalisasi Kali Ciliwung dari arah Simatupang ke Manggarai seharusnya mencapai 19 kilometer. Pemprov DKI dan Kementerian PUPR telah menyepakati normalisasi Ciliwung di tujuh kelurahan prioritas.
Proses normalisasi ini akan kembali dilanjutkan secara bertahap dimulai di empat dari tujuh kelurahan prioritas pada tahun 2023.
Dimas meminta Pj Gubernur Heru Budi Hartono agar mengevaluasi Kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan mendesak Komite AntiKorupsi Daerah yang baru dibentuk untuk mengawasi dan mengawal Pembebasan Lahan proyek normalisasi Ciliwung agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan anggaran APBD.
Jakarta, 5 Januari 2023
