Ada perlakuan berbeda di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menempatkan orang-orang penting di pemerintahan. Komposisi pemerintah selama dua periode Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan intelektual dari kalangan minoritas di Tanah Air.
"Dari 2.200 jabatan yang tersedia, saat ini orang Katolik tidak dikasih jabatan. Padahal banyak intelektual Katolik yang jadi pembela Jokowi tanpa sadar dan teliti," kata aktivis Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/12).
Tidak perlu melihat dari kalangan eksternal. Pigai mengklaim orang-orang Katolik pendukung dan berada di lingkaran Jokowi pun banyak yang belum merasakan jabatan di pemerintahan.
"Hanya Pak Johnny (Menteri Komunikasi dan Informatika), itu pun (sokongan) dari Surya Paloh (Ketum Nasdem). Sedangkan untuk Protestan, Menteri dan Wakil saja hampir 9 orang. Ini tidak adil terhadap orang Katolik," kritiknya.
Menurut pandangan Pigai, sebenarnya ada banyak intelektual yang patut diperhitungkan Presiden Joko Widodo diberi jabatan di pemerintahan. Bahkan tak sedikit orang-orang tersebut justru dari kalangan PDIP, partai pengusung utama Jokowi-Maruf.
"Ada Hasto Kristiyanto, Bima Arya, Gubernur Kalbar dua periode Cornelis, Bambang Pacul, FX Rudyatmo, Andrea Pareira, Melkias Mekeng, dan lain-lain tidak dapat apa-apa," sambung Pigai.
