Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengaku heran atas sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut membahas soal dana haji.
Gigin mengingatkan lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu jika tugasnya adalah aparat penegak anti korupsi.
"KPK kok makin memalukan. Ingat, kalian lembaga anti korupsi bukan pengacara pemerintah," kata Gigin dikutip Fajar.co.id di akun Twitter @giginpraginanto, Selasa (31/1/2023).
Sebelumnya, KPK menyebut, nilai manfaat pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa habis jika biaya haji yang ditanggung jemaah tidak dinaikan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini nilai manfaat yang disimpan di BPKH hanya sekitar Rp 15 triliun.
“Sekarang hanya Rp 15 triliun kurang lebih nilai manfaat yang ada di BPKH,” kata Pahala dalam konferensi pers di KPK, Jumat (27/1/2023).
Sementara nilai manfaat semakin menipis, hingga saat ini belum terdapat ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur besaran dana yang harus dikucurkan BPKH pada setiap penyelenggaraan ibadah haji.
Karena itu, kata Pahala, harmonisasi Undang-Undang Tentang BPKH dan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi penting.
Dalam harmonisasi itu ditentukan besaran nilai manfaat yang mesti dikucurkan BPKH untuk setiap jemaah haji.
