Masyarakat tentu sudah mengetahui bahwa Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani merupakan bagian dari keluarga presiden.
Ia merupakan putri dari Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden kelima Republik Indonesia.
Sang ibu juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 24 Maret 1999 dan masih menjabat hingga kini.
Darah presiden bukan hanya mengalir dari ibunya saja, tapi juga dari kakeknya yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Kakeknya tersebut sangat berjasa dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Neneknya yaitu Fatmawati juga dikenal memiliki jasa dalam kemerdekaan Indonesia yaitu ketika menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang digunakan dalam upacara proklamasi.
Dengan latar belakang tersebut, jelas Puan Maharani tidak bisa diremehkan begitu saja.
Namun statusnya sebagai bagian dari keturunan presiden membuat banyak yang meragukan kinerjanya.
Hal ini terlihat dalam sebuah video berjudul 'Puan Maharani - Anak Megawati' yang diunggah oleh akun Jakartanicus.
Saat itu, Puan baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Seorang wartawan lalu bertanya bahwa jika bukan anak dari Megawati maka Puan tidak bisa menjadi menteri dan bagaimana cara Puan menghadapi kenyataan tersebut.
"Sebagai anak Megawati dan keluarga Bung Karno tentu saja saya syukur mengucap Alhamdulillah, itu buat saya merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang belum tentu semua orang miliki," jawab Puan.
Ia melanjutkan, jika kemudian orang berpikir bahwa hanya karena dia berasal dari satu keluarga yang diberi amanah seperti ini, tapi dia juga minta tolong dilihat bagaimana kinerja yang selama ini sudah dia lakukan.
Namun, sang wartawan merasa bahwa masyarakat Indonesia tidak peduli dengan anugerah tersebut, apalagi kiprah Puan di partai sendiri tidak terdengar dan dianggap bisa menjadi menteri karena merupakan anak dari Megawati.
"Ya sekarang dilihat dulu sudah berapa lama saya bekerja di partai. Jadi tolong jangan lihat dari mana saya berasal, tapi dari apa yang sudah saya lakukan selama berkancah di politik ini," ujar Puan.
Menurutnya ia tidak bermaksud menyombongkan diri, dan pada saat itu ia lebih memprioritaskan melakukan kerja untuk partai yang sudah dilakukannya di lembaga legislatif.
Bahkan ketika ditanya mengenai program apa yang akan dilakukannya ketika menjadi menteri, ia meminta masyarakat untuk nanti melihat dan menilai sendiri.
Ia sendiri sudah terlibat dalam dunia politik cukup lama, bahkan berpotensi mengikuti jejak ibunya sebagai seorang Presiden.
Berawal dari anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah V periode 2009-2014 lalu dilanjutkan sebagai Menko PMK pada 2014-2019.
Pada 1 Oktober 2019, ia memulai langkah barunya sebagai ketua DPR yang ia jabat hingga kini.
Kiprahnya sebagai ketua DPR sendiri memicu banyaknya kontroversi, salah satu yang terbaru adalah pengesahan UU Cipta Kerja.
Ia juga memiliki potensi untuk menjadi bakal calon presiden untuk pemilihan tahun 2024 mendatang melalui dukungan dari partainya yaitu PDI-P.
Meski begitu, langkahnya sebagai penerus selanjutnya dari keluarga Bung Karno sebagai presiden tidak akan mudah.
Hal ini dikarenakan ia harus bersaing dengan bakal calon lainnya yaitu Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah, dimana banyak survei menyebut Ganjar lebih unggul darinya.
[VIDEO]
SEJUMLAH KONTROVERSI PUAN MAHARANI
1. Mematikan mikrofon saat rapat di Senayan
Peristiwa yang membuat Puan menjadi perdebatan adalah ketika dia mematikan mikrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho, yang sedang mengajukan interupsi terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di di Gedung Parlemen Senayan, 20 Juli 2020).
Sebagai Ketua DPR RI, Puan saat itu yang menjadi pemimpin rapat pengesahan beleid tersebut.
Potongan video peristiwa ketika Puan mematikan mikrofon saat rapat dengan cepat tersebar ke berbagai media sosial. Rekaman video itu kemudian dijadikan gurauan oleh para warganet yang menyebut Puan menghilangkan suara rakyat.
Dalam video berdurasi 7 detik itu Irwan sedang melakukan interupsi dengan mengatakan, "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha.."
Suara Irwan mendadak tak terdengar dan kemudian dalam rekaman video terlihat gerak tangan Puan tertangkap sedang menekan tombol mikrofon.
2. Menyebut Jokowi petugas partai
Puan juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial pada 2015 silam. Saat itu dia mengatakan Presiden Joko Widodo masih menjadi petugas di partai PDIP.
"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," ujarnya.
Pernyataan Puan disampaikan menanggapi wacana organisasi pendukung Pro Jokowi (Projo) yang berubah menjadi partai politik dan ingin mengusung Jokowi saat Pemilu 2019.
3. Wacana impor guru asing
Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada 2019, Puan pernah melontarkan wacana soal impor guru asing.
Ketika itu Puan mengatakan akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia.
Dia juga mengatakan Indonesia sudah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mewujudkan rencana itu, dan salah satunya Jerman.
Pernyataan itu langsung dihujani kritik dari masyarakat, terutama tenaga pendidik. Kemudian Puan meralat pernyataannya setelah menuai kehebohan selama 3 hari.
4. Minta Sumatera Barat dukung Negara Pancasila
Pada 2020 lalu, Puan Maharani pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang membuatnya dilaporkan ke polisi karena dinilai menyinggung perasaan masyarakat Minang.
Pernyataan kontroversial itu dilontarkan oleh Puan ketika mengumumkan calon pasangan yang diusung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Dalam pilkada Sumatera Barat 2020, PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat yang berpasangan dengan Ali Mukhni.
Akibat pernyataan itu, Puan dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) pada September 2020 lalu.
5. Kesal tak disambut gubernur saat kunjungan kerja
Puan mengungkapkan ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.
"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulut, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.
Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur seperti itu. Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.
"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan.
"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang," tambahnya.
Ia mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.
"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan," sebutnya.
"Bikin kesel kan," kata Puan di hadapan kader PDI-P Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan pengurus struktur partai.
