Unjuk rasa besar-besaran yang berujung rusuh terjadi di sejumlah kota di Israel saat timnas sepak bola junior negara itu ditolak bermain di ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Sejumlah pihak dan kepala daerah menyampaikan penolakan kehadiran timnas U-20 Israel di Indonesia. FIFA pun mendadak membatalkan pengundian grup Piala Dunia U-20 di Bali usai ribut-ribut penolakan partisipasi Israel.
Sesuai jadwal, badan sepak bola dunia itu seharusnya mengundi pada 31 Maret 2023. Namun, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut.
Pembatalan tersebut muncul beberapa hari usai Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kehadiran timnas Israel bermain di wilayah mereka.
Pemerintah menetapkan enam provinsi yang menjadi arena pertandingan. Di antaranya berada di Kota Gianyar, Bali dan Solo, Jawa Tengah.
Sementara itu, di Israel ribuan warga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka ramai-ramai memprotes keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Mereka menggelar unjuk rasa di sejumlah kota termasuk Tel Aviv. Demonstrasi juga berlangsung di dekat rumah Netanyahu, di Yerusalem.
Para demonstran juga melakukan serangkaian aksi seperti membakar ban dan memblokade jalan.
Gallant dipecat usai menolak rencana terhadap perubahan sistem peradilan oleh Netanyahu. Nantinya, sistem itu memberikan kendali lebih banyak kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung.
Netanyahu juga mengeklaim rencana amandemen itu akan mengembalikan keseimbangan lembaga yudisial dan eksekutif Israel.
Rencana tersebut juga ditolak sejumlah pihak, mulai Presiden Israel Isaac Herzog hingga warga.
“Keretakan sosial yang berkembang mengizinkan (tentara) dan badan-badan keamanan untuk masuk. Ini adalah ancaman yang jelas, langsung dan nyata terhadap keamanan Israel,” kata Gallant, seperti dikutip AFP.
“Saya berkomitmen pada nilai-nilai Likud dan menempatkan Negara Israel di atas segalanya tetapi perubahan besar di tingkat nasional harus dilakukan melalui musyawarah dan dialog,” sambungnya.
Aksi tersebut tak berhenti pada Senin (27/3/2023). Serikat pekerja terbesar Israel, Histadrut, mengancam bakal mogok kerja besar-besaran jika pemerintah tetap merombak sistem peradilan.
Ketua Histadrut, Arnon Bar David, mengultimatum pemerintah Israel untuk segera memberikan pernyataan bahwa rencana amandemen itu dibatalkan.
“Kembalikan kewarasan negara. Jika Anda tak mengumumkan dalam konferensi pers hari ini bahwa anda berubah pikiran, kami akan mogok kerja,” ujar Bar David seperti dikutip Reuters.
Sekitar tiga bulan sejak menjabat, koalisi nasionalis-agama Netanyahu telah terjerumus ke dalam krisis karena perpecahan pahit yang diungkapkan oleh rencana perombakan peradilan andalannya.
“Keamanan negara tidak bisa menjadi kartu dalam permainan politik. Netanyahu melewati batas malam ini,” kata pemimpin oposisi Yair Lapid dan Benny Gantz dalam pernyataan resmi.
Mereka meminta anggota Partai Likud, partainya Netanyahu, untuk tidak ikut campur dalam ‘penghancuran keamanan nasional’.
