Partai Demokrat tidak melihat ada kans dari Mahfud MD bisa menjadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan, kendati Menkopolhukam berlatar belakang Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama.
Sebelumnya kalangan NU lain yang diwacanakan berduet demgan Anies ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melihat peluang Mahfud menjadi cawapres justru ada di koalisi partai-partai di pemerintah saat ini. Mengingat kedekatan Mahfud dengan mereka, bukan dengan Koalisi Perubahan yang diusung NasDem, PKS, dan Demokrat.
"Kalau kita bicara Pak Mahfud misalnya, Pak Mahfud ini dekatnya dengan siapa, yang diincer jangan-jangan Pak Mahfud juga lagi ngincer nih, apakah ngincer di koalisi besar atau dia dengan PDIP kan kita nggak tahu nih," kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, dikutip Kamis (13/4/2023).
Herzaky menegaskan Koalisi Perubahan telah memiliki kriteria cawapresnya sendiri, salah satunya ialah figur yang memiliki semangat perubahan. Tentang siapa saja kandidatnya, itu menjadi kewenangan Anies selaku bakal capres untuk dibahas bersama dengan tim kecil.
"Mana nih tokoh-tokoh yang punya semangat perubahan? Sangat terbatas. Lagi-lagi kami tidak akan terlibat dalam konteks atau perdebatan mengenai cawapres ini karena ini sudah ranahnya bacapres," ujar Herzaky.
Tokoh Nahdliyin untuk Anies
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam membedah calon wakil presiden berlatar belakang Nahdliyin yang cocok untuk Anies Baswedan. Ia menyebutkan sejumlah nama tokoh kultural Nahdliyin.
Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Khusus Muhaimin dan Mahfud, Umam menilai keduanya belum memiliki elektabilitas yamg memadai. Terlebih Mahfud yang tidak memiliki kendaraan politik riil di parlemen, beda halnya dengan Muhaimin atau Cak Imin.
Sementara, untuk mendorong Khofifah menjadi cawapres Anies bukan perkara mudah. Ada sejumlah hal yang menjadi hambatan apabila Koalisi Perubahan nekat memasangkan Anies dengan Khofifah.
Selain karena tidak memiliki partai pengusung, Khofifah disebut-sebut memiliki kendala berupa isu hukum.
"Yang berpotensi menjegal dirinya jika memaksakan diri berlaga di kontestasi nasional," kata Umam dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).
Di sisi lain, predikat "sponsor utama" pencapresan Anies juga bisa menjadi batu sandungan bagi NasDem apabila mendorong Khofifah sebagai cawapres. Pasalanya, PKS dan Demokrat tidak berkesempatan ikut andil salam menentukan pasangan capres-cawapres.
Jauh sebelum menyerahkan urusan cawapres ke Anies, baik PKS dan Demokrat kukuh mengusulkan nama kader terbaik mereka sebagai pendamping. Mulai dari Wakil Ketua Majelid Syura PKS Ahmad Heryawan hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Hal itu berpotensi melukai Demokrat dan PKS. Artinya tidak ada kesetaraan dalam koalisi karena seolah hak politik Demokrat dan PKS didiambil alih dan dikendalikan penuh oleh NasDem," kata Umam.
Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies, Universitas Paramadin ini turut mencermati kehadiran Erick Thohir di tengah keluarga Nahdlatul Ulama dan Nahdliyin. Tetapi, Umam tidak melihat Erick memiliki basis dukungan yang kuat.
"Mengingat model pendekatannya terkesan dipaksakan dan dinilai transaksional maka realisasi dukungan Nadliyyin terhadap Erick jika maju di Pilpres 2024 tampaknya masih agak terbatas," kata Umam.
Umam berujar mencermati kalkulasi nama-nama potensial di atas, tokoh kultural Nahdliyyin yang tersisa untuk mendampingi Anies, salah satunya ialah AHY. Diketahui putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini belakangan sering diperbincangkan di lingkaran Koalisi Perubahan.
Jika mencermati 5 kriteria Anies, lalu kedekatan politik dengan basis Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk dengan komunitas Nahdliyyin, memang AHY tergolong masih cukup kompetitif untuk menjadi Cawapres Anies," kata Umam.
Menurut Umam, latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI juga bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai untuk menetralisir tudingan-tudingan dari lawan politik terkait narasi politik identitas.
Umam memandang komposisi Anies-AHY juga berpeluang mampu mengkonsolidasikan basis pemilih muda, pemilih perempuan, relatif bersih dari catatan hukum yang bisa dipolitisasi, dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan.
"Dengan mencermati poin-poin kalkulasi politik tersebut, maka besar kemungkinan Anies akan memilih AHY untuk menjadi cawapresnya guna melaju ke Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam.
