Bupati nonaktif Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil ternyata menggadaikan tanah dan bangunan kantor Kabupaten Meranti ke Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Adil menggadailan tanah dan bangunan kantor Bupati Meranti senilai Rp100 miliar.
Hal ini diungkap oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar saat menjadi Plt Bupati. Dia mengaku kaget dengan fakta yang diterimanya tersebut.
“Jadi saya dapat informasi digadaikan kantor bupati. Jumlah uangnya Rp100 miliar,” ujar Asmar, Sabtu (15/4/2023)
Meski begitu, Asmar belum mengetahui akar permasalahan soal digadainya lahan dan bangunan kantor Bupati Meranti tersebut. Untuk itu dia akan memanggil pihak BRK yang merupakan perusahaan milik Pemprov Riau untuk meminta penjelasannya.
“Seluruhnya, kantor dan tanahnya yang diagunkan,” ketus Asmar.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulaian Meranti terjaring OTT KPK dan menjadi tersangka tiga kasus dugaan korupsi. Dalam tiga kasus ini, Adil disangkakan sebagai penerima dan pemberi suap.
Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, penerimaan komisi jasa travel umrah, dan suap pemeriksan keuangan demi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, terkait penerima suap, Bupati Meranti Muhammad Adil mengantongi duit suap sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak.
Modusnya, Muhammad Adil diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada Fitria Nengsih. Fitria merupakan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus orang kepercayaan Muhammad Adil.
Rupanya, selain menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih juga menempati posisi Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM). Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah. PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.
