Pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan yang cukup rasional dalam niatnya untuk bergabung dengan Koalisi Besar.
Menurutnya, PDIP hendak menjadi kekuatan dominan di dalam Koalisi Besar di antara lima partai politik (Parpol) lain yang sudah mengikuti pertemuan lebih awal.
“PDIP udah keburu nyemplung, lain kalau PDIP menilai bahwa Jokowi masih mampu untuk ngancem-ngancem PDIP, tapi kelihatannnya udah nggak mampu itu,” ujar Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (8/4/2023).
“Karena PDIP tau bahwa dikumpulkannya Koalisi Besar, PDIP merasa akhirnya oke, Jokowi akhirnya mau nyingkiran mereka,” imbuhnya.
Tak hanya itu, kata Rocky, para petinggi PDIP memiliki maksud supaya Jokowi merasa kebingungan atas bergabungnya PDIP ke dalam koalisi rancangannya.
“Jadi nanti akan disusupkan kepentingan PDIP di Koalisi Besar, kalau PDIP diterima, tentu tetep PDIP akan dominan kan untuk memimpin Koalisi Besar,” beber Rocky.
Karena itu, lanjutnya, masuknya PDIP ke dalam Koalisi Besar juga bermaksud supaya kekuatan Jokowi mudah untuk dipermainkan dan disetir.
“Satu waktu mungkin begitu masuk di Koalisi Besar, lalu PDIP memutuskan untuk keluar lagi. Jadi Jokowi akan dipermainkan oleh PDIP,” ujar Rocky.
“Dan saya senang karena PDIP kembali pada kecerdikan politiknya, menyusup ke wilayah musuh, kemudian mengacak-ngacak dan dia keluar lagi,” imbuhnya.
Sehingga, Rocky menilai apa yang dilakukan PDIP adalah supaya mereka mampu untuk ikut mengintai, memantau, dan bermukim di wilayah musuh. PDIP ingin bermukim di wilayah musuh untuk mengetahui keadaan lalu keluar lagi.
“Jadi Koalisi Besar itu adalah musuh PDIP yang justru PDIP bilang ‘Kami nggak takut ada di situ’ Kelihatannya poin ini yang bagus,” tandasnya.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan lima ketua umum partai. Hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang tak hadir.
Beberapa ketum yang terlihat mendampingi Jokowi adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono.
