Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan alasannya baru mau membongkar dugaan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun.
Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto memberikan dukungan ke Mahfud MD untuk terus membongkar polemik ini.
Gigin Praginanto pun menyinggung soal para beking koruptor yang berupaya menghentikan langkah Mahfud MD.
"Ayo pak Mahfud maju terus jangan biarkan para beking koruptor menghentikan langkahmu. Ingat, ancaman terbesar bagi Indonesia adalah korupsi, yang menyebabkan kemiskinan massal tak teratasi," ujar Gigin Praginanto dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (31/3).
Sebelumnya, Gigin Praginanto pun mengibaratkan Mahfud MD bak matador. Menurutnya, Mahfud MD mampu membalikan serangan jadi sebuah kekuatan.
"Mahfud MD digempur habis-habisan oleh para Banteng di DPR. Ibarat matador, Mahfud sanggup membalikkan serangan menjadi kekuatannya untuk melakukan serangan balik terhadap Banteng obesitas akibat kebanyakan makan duit rakyat," tutur Gigin Praginanto.
Sementara itu, Mahfud MD menceritakan bahwa awal mula dirinya hendak bongkar kasus mega skandal tersebut bermula dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2023, setelah penyelenggaraan acara Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Sebulan lalu, ketika ada acara 1 abad NU di Sidoarjo saya diajak pulang bersama oleh presiden 1 pesawat dari Surabaya karena apa? membahas indeks persepsi korupsi," tutur Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, saat perjalanan pulang, Jokowi mengungkapkan kemarahannya karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun, dari 2021 skornya berada di 38 menjadi 34 pada 2022.
Lalu, dia menjelaskan kepada Presiden Jokowi telah mengundang berbagai lembaga untuk menguak penyebab penurunan itu, di antaranya yang disebutkan secara gamblang dari Transparansi Internasional Indonesia dan Litbang Kompas.
Dari data beberapa lembaga itu, terungkap bahwa turunnya indeks persepsi korupsi itu disebabkan sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik, terutama akibat korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
"Terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan, clear itu penjelasannya, yang kedua facilitating payment dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang bayar mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa," kata Mahfud.
Oleh sebab itu, ketika terjadi kasus pemukulan anak dari eks pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, terungkap ke publik dan dikuliti harta kekayaannya yang sangat jumbo dan di luar profil, ia mengaku mulai tertarik mengusut lebih dalam.
"Itulah sebabnya sejak saat itu saya ini pajak dan bea cukai jadi masalah sehingga kalau saya kok punya latar belakang begitu ada kasus Alun (RAT)," tuturnya.
"Dari situ saya minta rekap, saya yang minta rekap, inilah rekap yang saya sampaikan tadi, saudara, data ini clear, valid, tinggal pertemukan saja dengan bu Sri Mulyani," imbuh Mahfud MD.
