Sebagai lembaga internasional yang punya tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tidak boleh diam saja melihat kekacauan dan krisis kemanusiaan di Palestina.
Hal itu ditekankan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di acara Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB, di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11).
Melihat perkembangan konflik militer yang semakin tidak terkendali di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Menlu Retno mendesak agar DK PBB segera bertindak guna menjaga kepercayaan pada sistem multilateral.
"Dewan harus memastikan bahwa permusuhan tidak kembali terjadi dengan balas dendam, dan bekerja sama untuk melampaui jeda kemanusiaan menuju gencatan senjata yang bertahan lama," kata Retno.
Dia meminta DK PBB menindaklanjuti tiga upaya yang dinilai mampu memberikan dampak yang signifikan di Gaza, Tepi Barat, dan Palestina.
Pertama, kata Retno, DK PBB harus bisa menjamin bahwa arus bantuan kemanusiaan di Gaza terus berlanjut.
"Memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dengan cara yang cepat, memadai, aman, terpantau dengan baik, dan berkelanjutan di seluruh Gaza," paparnya.
Kedua, lanjutnya, DK PBB harus memastikan Israel dan Hamas mematuhi Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional.
"Semua pihak (harus) menjaga hak asasi manusia, melindungi warga sipil menjunjung tinggi kesucian infrastruktur publik, khususnya rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat pengungsian PBB," tegas Retno.
Terakhir, dia mendesak agar PBB dapat menerapkan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri semua permusuhan.
