Program reforma agraria di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam legalisasi tanah.
Menurut Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Airlangga Hartarto, sebanyak 140.590,72 hektare hak milik tanah transmigrasi telah berhasil diterbitkan pada Oktober 2023.
"Capaiannya (hak milik) tanah transmigrasi sebesar 140.590,72 hektare," kata Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Reforma Agraria di Jakarta pada Selasa (31/10).
Program legalisasi tanah juga telah melibatkan pendaftaran dan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat secara sistematis (PTSL), yang telah mencapai 9.173.953 hektare tanah yang telah terdaftar hingga Oktober 2023.
Angka itu melebihi target sebesar 3,9 juta hektare, atau mencapai 235,2 persen dari yang telah ditetapkan.
Airlangga mengatakan, reforma agraria ini telah berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima reforma agraria meningkat 20,02 persen pada 2022.
Meski begitu, Airlangga juga menyoroti beberapa tantangan yang masih harus dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria, terutama dalam penyelesaian masalah lahan di kawasan hutan dan penyelesaian konflik agraria.
"Tantangan tentunya terkait dengan penyediaan lahan terutama di kawasan hutan, penyelesaian konflik Agraria," kata Airlangga.
Program reforma agraria sendiri mempunyai target sebanyak 9 juta hektare yang bersumber dari kegiatan spesifik yaitu dengan melakukan legalisasi tanah sebesar 4,5 juta hektare dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektare.
Per Agustus 2023, pencapaian program tersebut telah menyentuh angka 11 juta hektare. Namun angka tersebut dicapai dari komposisi legalisasi tanah sebanyak 9,3 juta hektar dan redistribusi tanah sebesar 1,6 juta hektar.
