,_Rizki_Agus_Saputra,_usai_mengalami_pengeroyokan.jpg)
Tindakan penganiayaan dialami Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Rizki Agus Saputra pada Jumat (15/12).
Rizki dianiaya orang tak dikenal di Jalan I Gusti Ngurah Rai persis di seberang Stasiun Buaran Lama, Jakarta Timur.
Awal mula kejadiannya, Rizki merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal berbaju sipil, ketika hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur.
"Ada orang tidak dikenal mengklakson keras, seolah ingin buru-buru mendahului. Padahal jalan di sebelah kanan masih luas," ujar Rizky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/12).
Dua orang tak dikenal itu tiba-tiba mendahului Rizki, dan langsung mengadang motornya seraya mengeluarkan kata-kata kasar.
Saat kejadian, Rizki mengaku terus mengelak dari pengadangan berulang sebanyak tiga kali lantaran tidak mau memperpanjang urusan. Terlebih ia tidak mengenai orang-orang tersebut.
Tidak lama setelah itu, Rizki mengaku diterjang ke tepi jalan oleh orang berseragam mirip TNI dan dua orang yang membuntutinya. Seketika, aksi pengeroyokan terjadi.
"Saya dicekek, ditendang, dipukul hingga baju saya robek. Saya sempat melakukan perlawanan, karena mereka bertiga," urainya.
Sulit menangkis serangan mereka, Rizki terus dipukuli berulang kali hingga mengakibatkan luka lebam serta memar di kepala. Rizki juga sempat menghindari perusakan laptop dan handphone miliknya.
"Tapi tetap dikejar oleh oknum TNI, lalu teriak-teriak mau membunuh sambil menepuk dada, 'saya ini militer'," sambungnya menjelaskan.
Beruntungnya, kejadian tersebut langsung dilerai masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara. Rizki juga sudah melapor ke Polisi Militer dan melakukan visum. Laporan tersebut bernomor STTL/40/XII/2023 dan diterima oleh Serda Haris Maulana.
Dia menduga, aksi pengeroyokan itu ada kaitannya dengan sejumlah laporan terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Saya melaporkan pimpinan KPU ke DKPP terkait kebocoran data. Semoga kejadian ini tidak ada kaitannya dengan gerakan melaporkan kebocoran data ke DKPP," tutupnya.
