Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol hacker dan diduga 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) bocor. Kejadian pembobolan pada sistem IT instansi pemerintah bukan yang pertama.
Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha menilai terus terulangnya pembobolan data tersebut karena para pejabat pemerintah atau swasta tidak berpikir bahwa keamanan siber ini penting.
"Mereka ingin semua terdigitalisasi. Semua bisa melakukan layanan tanpa tatap muka, namun mereka tidak sadar ketika terkoneksi ke internet ada ancaman muncul," kata Pratama dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip pada Minggu (3/12).
Menurut Pratama, apabila tidak melakukan pengamanan maksimal, bahkan tidak tahu cara pengamanannya, maka sudah pasti data akan jebol. Karena teknologi peretasan itu semakin lama semakin kencang.
"Apalagi musuh kita bukan orang-orang yang mencari untung seperti Jimbo, atau orang-orang ingin menunjukkan eksitensi dirinya. Musuh kita itu nanti state atau non state. Jadi ada hacker-hacker sekarang untuk menghancurkan. tujuannya bikin gaduh," kata Pratama.
Pratama menambahkan, salah satu cara menciptakan kegaduhan adalah menjebol data KPU.
"Termasuk KPU, kalau tidak dijaga dengan baik maka akan bikin gaduh," kata Pratama.
