Latar belakang pemindahan ibu kota negara diungkap mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, di saat isu Ibu Kota Nusantara (IKN) dibahas para capres-cawapres.
Bambang menilai, pemindahan ibu kota negara tidak murni gagasan Presiden Joko Widodo, melainkan beberapa presiden sebelumnya yang sudah menyiapkan hal serupa.
Ia bercerita, dahulu Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol, Jawa Barat.
"Dan ternyata kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan seterusnya," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/12).
Dia mengaku, ketika menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tahun 2017 baru mengetahui ada ide pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan dari Jokowi.
Karena itu, Bambang mengatakan PPN/Bappenas akhirnya melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
"Dengan membandingkan tiga provinsi tersebut dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang dipilih sekarang di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai," kata Bambang.
Dia mengungkapkan, Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam yang masuk kategori paling kecil, terutama berkaitan gempa, tsunami, dan erupsi vulkanik.
Ditambah, karena posisi Kalimantan yang sudah menjadi lokasi IKN ada di Indonesia tengah.
"Jadi kita ingin buat NKRI lebih intact, lebih compact dan ibu kota ada di tengah, bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru di luar Jawa," ucapnya memaparkan.
Lebih lanjut, Bambang menyebutkan maksud lainnya dari pemindahan IKN oleh Jokowi juga memuat harapan mengurangi disparitas antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
Berdasarkan data yang dimiliki PPN/Bappenas kala itu, Bambang mengatakan sebesar 80 persen bersumber perekonomian Indonesia berada di Jawa, Sumatera dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan lainnya hanya menyumbang 20 persen perekonomian negara.
"Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu yang perekonomian 20 persen itu naik. Dalam skenario 2045 kita, kalau sekarang Indonesia barat dan timur 80 banding 20, target di 2045 menjadi 75 banding 25," urainya.
"Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20 persen ke 25 persen di 2045," demikian Bambang menambahkan.
