Berbagai gejala sosial politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, mengisyaratkan sedang berlangsung kehancuran nalar publik yang melemahkan kebudayaan.
Kondisi itu, juga mengancam keberlanjutan dan ketangguhan Indonesia sebagai bangsa dalam pembangunan demokrasi.
Begitu garis besar pernyataan politik Akademi Jakarta, dalam menyikapi dinamika politik terkini menjelang Pilpres 2024.
Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma, menyadari pentingnya nalar publik sebagai kesadaran kritis bersama untuk menilai berbagai peristiwa, gagasan dan kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum.
Melihat dinamika itu, kata Seno Gumira, Akademi Jakarta merumuskan 6 poin pernyataan sikap.
"Pertama, pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dengan memanipulasi konstitusi merupakan praktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Seno dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).
Kedua, kata Seno, keberpihakan media dalam pemberitaan Pemilihan Presiden 2024 bertentangan dengan kode etik jurnalistik.
Ketiga, riset berbasis kepentingan politik melanggar etika ilmu pengetahuan. Keempat, keterbukaan finansial dalam prosedur demokrasi adalah indikator kejujuran yang menentukan.
Berikutnya, kelima, keberpihakan lembaga pemerintah kepada kontestan mana pun, dengan alasan apa pun, tidak dapat dibenarkan.
"Keenam pencapaian sistem politik demokratis adalah hasil yang lebih penting daripada kemenangan salah satu kontestan," demikian Seno.
