Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan aktivis buruh sepakat memberikan rapor merah setelah melakukan evaluasi terkait kinerja ketenagakerjaan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Talkshow Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker), di DPP PKS, Jakarta Selatan.
Kegiatan yang dimoderatori Ketua Departemen Jaringan Bidnaker PKS, Muhammad Rusdi menghadirkan Wakil Ketua Bidnaker PKS, Indra; Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM), Arif Minardi; Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Djoko Heriyono; dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus co-captain Timnas AMIN, Jumhur Hidayat sebagai narasumber.
PKS dan seluruh narasumber sepakat memberikan rapor merah atas kinerja ketenagakerjaan Jokowi. Hal ini melihat berbagai kebijakan dan hukum yang semakin menyengsarakan kaum pekerja selama dua periode.
Co-captain Timnas AMIN yang juga aktif sebagai Ketua KSPSI Jumhur Hidayat memberikan rapor merah dengan menyoroti turunnya industri dan banyaknya hukum pro oligarki yang dikeluarkan pemerintah.
Oleh karenanya, ia pun mengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres yang mengusung perubahan, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sementara itu, PKS melalui Wakil Ketua Bidnaker Indra menyampaikan penilaian serupa dengan para aktivis buruh. Ia pun menyebutkan alat ukur objektif yang digunakan dalam evaluasi pemerintahan ini, yaitu janji kampanye, politik hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini.
"Setiap tahun kami dari PKS melakukan evaluasi, dan setiap tahun pula kita belum pernah membuat rapor rezim Jokowi tidak merah. Artinya dari awal kekuasaan rezim Jokowi berjalan di republik ini, waktu demi waktu, rapornya merah, merah, dan semakin hari semakin kelam," jelas Indra.
Indra pun mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan perubahan. Memilih capres yang punya rekam jejak berpihak kepada buruh dan partai yang konsisten menjadi pembela buruh di parlemen.
Ketua FSP LEM, Arif Minardi pun turut bersuara dan memberikan alasan mengapa pihaknya turut memberikan rapor merah terhadap tata pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari Bapak Upah Murah, bapak yang menyengsarakan buruh," ungkap Arif.
Ketua Umum SPN, Djoko Heriyono juga berpendapat tentang pemerintahan Jokowi yang tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh dan keluarganya selama 10 tahun memimpin.
"Maka saya berani membuat pernyataan bahwa selama 10 tahun, yang sekarang tinggal 7 bulan lagi, itu rapornya merah," ujarnya.
