Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang memberikan ruang partisipasi rakyat untuk menyeleksi pemimpin terbaik.
Namun apa jadinya jika penyelenggara negara berperan proaktif dalam mengarahkan dukungan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu? Tentu pertandingan menjadi tidak fair sebab ada pembajakan demokrasi.
Aktivis sekaligus pegiat media sosial (medsos) Dendi Budiman mengungkap peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pemenangan Pemilu 2019 dan 2024.
Dendi mengatakan bahwa sudah saatnya praktek-praktek kolot pelibatan penyelenggara negara dalam Pemilu segera dihentikan.
"Dialah operator utama yang paling diandalkan bahkan dari pemilu sebelumnya," tambahnya.
Tito Karnavian, lanjut Dendi, dianggap masih tersandera kasus hukum soal "Buku Merah" yang sempat ramai beberapa tahun silam.
"Buku Merah itu nyata. Kami menginginkan ini dibuka kembali supaya terang benderang. Bahkan kami tahu siapa saja yang ditugaskan melawan gerakan dari IndonesiaLeaks, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan lain-lain, kala mengungkap kasus Buku Merah," beber Dendi.
Lebih jauh, dia menyatakan akan melangsungkan konferensi pers dengan informasi yang lebih lengkap terkait keterlibatan dan sederet kasus Tito.
"Besok akan kita sampaikan lebih lengkap," pungkasnya.
