Keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet Presiden Joko Widodo, dinilai terlalu politis.
Direktur Eksekutif Sentral Poilitik, Subiran Paridamos menilai tidak masuk logika jika Mahfud keluar kabinet karena alasan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Mahfud ini bukan lagi sikap negarawan, melainkan sikap politis yang memiliki unsur persuasif kampanye di dalamnya," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/2).
Di sisi yang lain, sosok yang kerap disapa Biran itu juga melihat dampak bagi pemerintah Jokowi dari sikap politis Mahfud tersebut.
"Sikap ini juga bisa saja menggembosi pemerintahan Jokowi untuk menciptakan narasi di luar, bahwa pemerintahan Jokowi benar-benar tidak netral," kata Biran.
Kendati begitu, lulusan S2 ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengaku tidak begitu yakin dampak positif bakal diperoleh Mahfud, khususnya terkait peningkatan elektoral cawapres nomor urut 3 tersebut bersama sang capres Ganjar Pranowo.
"Andaikan Mahfud mundur sejak dirinya secara resmi telah menjadi kontestan pilpres, maka tentu sikap itu akan dipahami sikap negarawan," tutur penulis buku "Negara Katanya" itu.
"Dan murni memberikan pesan bahwa beliau adalah contoh dan teladan bagi pejabat lain untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan," demikian Biran.
