Capres Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menilai langkah pemerintah membahas program unggulan Capres Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis, di sidang kabinet merupakan sesuatu yang tidak bijak.
"Kalau itu dikerjakan pasangan (calon) terserah, tapi nggak boleh oleh negara," kata Anies, usai menghadiri acara pernikahan warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3).
Terlebih, kata dia, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden terpilih, dan penghitungan suara juga masih berlangsung.
"Negara ikut membuat rapat makan siang gratis itu dasarnya apa? Enggak ada dasar hukumnya," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies juga mengatakan, mengakomodasi program Paslon terpilih sesungguhnya hal yang baik. Tapi akomodasi itu harus dilakukan setelah proses Pemilu selesai, baik dari penghitungan oleh KPU maupun sengketa Pemilu selesai.
"Persoalannya kemudian, kapan itu dimulai? Pemerintah boleh membuka diri kepada pemenang, setelah KPU menetapkan. Kalau sebelum penetapan KPU, dasar hukumnya apa?" dia balik bertanya.
Seperti diberitakan, meski penghitungan suara Pilpres 2024 belum selesai, simulasi program makan siang gratis yang digagas pasangan Prabowo-Gibran sudah diujicobakan.
"Kami melihat simulasi makan siang dengan biaya Rp15.000," kata salah satu Menko, di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten.
