Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) tahun 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Shang Ratu Hotel, Kota Jambi, Kamis (8/3).
Gubernur Jambi, Haris yang membukan acara itu berpesan kepada para peserta untuk tetap menjaga keakuratan data, terutama data pemula. Hal itu mengingat Pilkada Jambi semakin dekat, tepatnya 27 November 2024.
"Tujuan atas rakorda se-Provinsi Jambi agar sinergitas program dan kegiatan bidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan jaminan sosial dan administrasi kependudukan yang prima, responsif, dan inklusif menuju Jambi mantap 2024," kata Haris dikutip Jumat (8/3).
Provinsi DKI Jakarta turut serta dalam rakorda sebagai tamu undangan dan pembicara, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi Awaluddin. Jakarta diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing knowledge terkait administrasi kependudukan (adminduk) dan kemiskinan tersebut.
Budi membagikan misi sukses Jakarta untuk Indonesia dengan membantu digitalisasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil se-Provinsi Jambi Raya.
Dalam penyampaiannya, Budi menganggap, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah (pemda).
"Sehingga keakuratan data kependudukan saat ini begitu sangat penting dalam meramu kebijakan-kebijakan strategis daerah," ujar Budi.
Menurut dia, permasalahan Kota Jakarta saat ini adalah pendataan data masyarakatnya. Secara gamblang, Budi mengajak semua pemda menjadikan hal itu sebagai bahan rujukan agar kota lainnya tidak merasakan masalah yang dihadapi Jakarta.
Budi menjelaskan, program yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI, seperti penataan penertiban adminduk.
"Tidak lupa untuk disampaikan agar sosialisasi dapat berdampak secara menyeluruh karena apa yang dikerjakan DKI bukan hanya pada Bodetabek saja, melainkan kepada masyarakat seluruh Indonesia," ujar Budi.
Oleh karena itu, kata dia, untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan madani tentunya tidak lepas dari database kependudukan yang akurat.
"Kapasitas dan daya tampung suatu wilayah juga menjadi salah satu instrumen dalam pembentukan kota maju," kata Budi.
