Fraksi PKS mendukung wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang pada pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU) oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan, saat ini fraksi PKS belum menentukan sikap mengenai hal tersebut. Menurutnya, semua data dan fakta yang dimiliki DPR RI memang harus kuat.
Sebab itu dia memastikan Fraksi PKS terus berkomunikasi dengan fraksi lain untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang diketuai Bahlil Lahadalia itu.
“F-PKS pasti terus berkomunikasi dengan fraksi lain. Keputusan belum diambil. Tapi pendapat pribadi, kalau faktanya kuat, silahkan (Pansus) digulirkan,” kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, sesaat lalu, Rabu (6/3).
Sebab, menurut dia, legislatif berkewajiban melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, dalam kasus mengemuka nama Menteri Investasi/BPKM yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan.
“Semua yang didukung fakta penyimpangan yang dilakukan eksekutif, maka peluang Pansusnya terbuka. Tapi konstruksi hukum dan faktanya harus kuat,” pungkasnya.
