Israel menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang terbaru dan paling canggih dalam skala besar untuk melakukan serangan ke Gaza.
Ketika jumlah korban sipil meningkat, kelompok hak asasi manusia regional mempertanyakan apakah sistem penargetan AI Israel memiliki batasan.
Hal ini ikut menyeret Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana mereka membiarkan sekutunya lolos dari penggunaan peperangan yang didukung AI.
Dalam serangannya di Gaza, militer Israel mengandalkan sistem berkemampuan AI yang disebut Gospel untuk membantu menentukan target, termasuk sekolah, kantor organisasi bantuan, tempat ibadah, dan fasilitas medis. Pejabat Hamas memperkirakan lebih dari 30.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk banyak perempuan dan anak-anak.
Mengutip Politico, Senin (4/2/2025), belum diketahui apakah ada korban sipil di Gaza yang berguguran karena dampak langsung dari penggunaan penargetan AI oleh Israel.
Namun, para aktivis di wilayah tersebut menuntut transparansi yang lebih besar, dengan menunjuk pada potensi kesalahan yang dapat dilakukan oleh sistem AI. Mereka juga berpendapat bahwa sistem penargetan AI yang bergerak cepat inilah yang memungkinkan Israel menyerang sebagian besar wilayah Gaza.
Kelompok hak-hak digital Palestina '7amleh' berargumen dalam sebuah makalah baru-baru ini bahwa penggunaan senjata otomatis dalam perang menimbulkan ancaman paling kejam bagi warga Palestina.
Organisasi hak asasi manusia tertua dan terbesar di Israel, Asosiasi Hak-Hak Sipil di Israel, mengajukan permintaan Kebebasan Informasi kepada divisi hukum Pasukan Pertahanan Israel pada Desember lalu yang menuntut lebih banyak transparansi mengenai penargetan otomatis.
Sistem Gospel, yang hanya diberi sedikit rincian oleh IDF, menggunakan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengurai sejumlah besar data guna menghasilkan target serangan potensial dengan cepat.
Pasukan Pertahanan Israel menolak berkomentar mengenai penggunaan bom berpemandu AI di Gaza, atau penggunaan AI lainnya dalam serangan mereka.
Seorang juru bicara IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan publik pada Februari bahwa meskipun Gospel digunakan untuk mengidentifikasi target potensial, keputusan akhir untuk melakukan serangan selalu dibuat oleh manusia dan disetujui oleh setidaknya satu orang lain dalam rantai komando.
IDF mencatat, bahwa selain meningkatkan akurasi, sistem Gospel memungkinkan penggunaan alat otomatis untuk menghasilkan target dengan cepat. Pernyataan yang sama mengatakan bahwa Israel telah mencapai lebih dari 12.000 sasaran dalam 27 hari pertama pertempuran.
Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak jawaban mengenai perang AI yang dilakukan Israel berpotensi ramai di AS, sehingga menciptakan tuntutan bagi Negeri Paman Sam itu untuk mengawasi teknologi sekutunya di luar negeri dan menciptakan kebijakan bagi anggota parlemen AS yang ingin menggunakan AI di medan perang di masa depan.
Beberapa orang yang melacak kebijakan peperangan AI di AS berpendapat bahwa Israel memutarbalikkan tujuan teknologi tersebut. Mereka menggunakannya untuk memperluas daftar target daripada melindungi warga sipil. Dan, menurut mereka, AS harus menyalahkan IDF atas pelanggaran etika tersebut.
"Sudah jelas bahwa Israel telah menggunakan AI untuk mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai 'target kekuatan' sehingga mereka menggunakannya dengan sengaja, bukan dari apa yang seharusnya, yaitu membantu dengan presisi, untuk menargetkan warga sipil," kata Nancy Okail Presiden Lembaga Pemikir Kebijakan Luar Negeri Progresif Pusat Kebijakan Internasional.
Dia mengatakan IDF tampaknya mengizinkan adanya definisi yang luas mengenai "target kekuatan", yang didefinisikan oleh cabang intelijen militer sebagai "target dengan keamanan atau persepsi yang penting bagi Hamas atau Jihad Islam Palestina."
"Dengan lebih dari 30.000 korban di Gaza, sulit untuk mengetahui apakah IDF menggunakan AI berteknologi tinggi untuk mengidentifikasi target atau melemparkan anak panah ke peta," kata Shaan Shaikh, wakil direktur dan rekan Proyek Pertahanan Rudal di Center for Strategic.
"AS harus menggunakan pengaruhnya yang belum dimanfaatkan untuk melakukan operasi ini, namun sejauh ini, pemerintahan Biden tidak bersedia melakukannya." imbuhnya.
