Jurnalis Senior Forum News Network (FNN), Agi Betha mengkritik keputusan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait anggaran pengembangan jalur sepeda di APBD 2023.
Hal itu ditanggapi Agi Betha dalam tayangan Channel YouTube Forum News Network. Dalam tayangan tersebut, Agi Betha mengatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpahaman konsep.
Agi Betha bahkan menyinggung terkait saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada konsep menjadikan Jakarta sebagai Kota Dunia.
"Jadi misalnya soal tempat trotoar yang kemudian diperlebar dan kemudian dipermasalahkan dan sebagainya, jadi konsepnya itu tidak masuk ke dalam pikirannya mereka. Bagaimana banyak Jakarta itu selama masa Anies, ada konsep untuk dijadikan kota dunia gitu," ungkap Agi Betha dikutip NewsWorthy dalam tayangan Channel YouTube Forum News Network, Selasa (27/12).
Kemudian, Agi Betha juga kerap membeberkan soal ciri-ciri kota internasional yang sebenarnya dipraktikan Anies Baswedan pada Jakarta.
"Jadi masuk ke dalam jajaran kota dunia, kota internasional, dan itu salah satu ciri dari kota internasional adalah di mana dimanjakannya para pejala kaki. Kaki sebagai salah satu alat transportasi. Kalau selama ini sebelumnya di Jakarta kan kaki bukan dianggap sebagai alat transportasi begitu," papar Agi Betha.
Selain itu, Agi Betha juga kerap menyinggung trotoar yang dibuat lebar sebagai ciri kota dunia.
"Kalau seandainya kita ke kota-kota besar dunia itu ciri-ciri salah satunya adalah memang trotoar itu dibuat lebar," ungkap Agi Betha.
"Trotoar tidak hanya tempat orang berjalan tapi juga kadang beristirahat, maka di beberapa titik kemudian ditaruh bangku dan tentunya untuk ditaruh bangku ditaruh kursi dan pot bunga dan yang dapat mengira polusi dan sebagainya tidak akan bisa dilakukan kalau seandainya trotoar itu sempit," tandasnya.
Sebelumnya diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023.
Namun, anggaran itu sempat dicoret dari RAPBD 2023 kemudian kembali dimasukkan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp7,5 miliar.
