Mahfud mengaku pertemuan dirinya dengan Denny itu terjadi beberapa hari lalu. Beragam hal diobrolkan dirinya dengan Denny.
"Denny itu adik saya, junior saya, sering ke rumah, sering ke sini juga, yang terakhir itu kira-kira 4 hari yang lalu," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023).
"Perintah Presiden kepada saya itu menyiapkan Pemilu 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat. Kemudian kepada saya, lebih terbatas kepada saya, kepada Mendagri, kepada Bu Sri Mulyani dan Kepala BIN," ucap Mahfud.
"Siapkan Pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024, kenapa? Saya, saya Menko. Kalau Pak Mendagri untuk mengorganisasi politiknya. Bu Sri Mulyani suruh nyediakan uangnya. BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan, saya jamin, Pemilu itu 2024 ya, kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan," imbuh Mahfud.
Tegaskan Tak Dukung Anies
Mahfud lantas mengungkap lagi pertanyaan Denny apakah dirinya boleh mendukung Anies. Mahfud menjawab boleh.
"'Pak saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak?' Ya boleh, saya bilang," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023).
Mahfud lantas mendorong Denny untuk mendukung Anies. Tapi dia menegaskan kalau dirinya tidak mendukung Anies.
"Dia kan junior, dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong (Denny) mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang," imbuh Mahfud.
Mahfud bahkan menyebut dirinya menjamin sepenuhnya. Sebab itu merupakan hak politik setiap orang.
"Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silakan gitu itu hak politik," ucap Mahfud.
Mahfud Md menyebut tidak ada upaya menjegal Anies,
Tak Ada Upaya Jegal Anies
Setelahnya, menurut Mahfud, pembicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anies dengan kasus Formula E di KPK. Mahfud menegaskan bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik.
"Nah di situlah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam, kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK-lah, Ketua Partai ini, ini kasusnya, saya cerita, Ketua Partai ini, ini kasusnya, ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," ucap Mahfud.
"Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu. KPK, kalau Anda mau menindak Ketua Partai, Menteri atau siapa pun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu disebutlah Ketua Partai ini, ini kasusnya, Ketua Partai ini, ini kasusnya," imbuh Mahfud menegaskan.
Sumber berita / Artikel Asli: detik
