Terbongkarnya banyak kasus di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimulai dari Rafael Alun Trisambodo (RAT), tak lepas dari campur tangan Tuhan. Selama ini, lembaga ini tak tersentuh hukum.
Hal itu diakui ekonom senior Faisal Basri saat menjadi salah satu nara sumber dalam Diskusi Publik yang digelar Indef bertajuk Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta secara daring, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
“Sadar enggak sih kita, DJP itu adalah direktorat jenderal yang tidak tersentuh kecuali oleh Tuhan. Jadi kelakuannya, sepak terjangnya itu tidak bisa diaudit, bebas audit,” tegas Faisal.
Hal itu, kata dia, tidak lepas dari lemahnya pengawasan di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga muncul analogi bahwa DJP adalah direktorat yang tidak tersentuh oleh lembaga manapun, kecuali Tuhan.
Suka atau tidak, lanjut Faisal, DJP saat ini menjadi lembaga yang bebas audit. Untuk mengauditnya perlu birokrasi yang bertele-tele. Yakni, izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) terlebih dahulu. Auditor pelat merah sekelas BPK yang hierarkinya adalah lembaga tinggi negara, tak bisa menjangkau DJP.
“BPK tidak bisa masuk mengaudit sesuai dengan tanggung jawab konstitusi, tidak bisa harus seizin Menteri Keuangan, dan minta izinnya lama, sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan atau menerobos ketentuan yang super melindungi pajak ini,” katanya.
Di era Susilo Bambang Yudhoyonon (SBY), Faisal menjadi salah satu yang menggugat aturan audit DJP harus mendapat izin dari Kemenkeu, ke MK. Kala itu, Menteri Keuangan bersama Dirjen Pajak menghadiri langsung guna mengawal agar DJP tetap kebal. “Saya juga mantan kepala LPEM FE UI ada di pihak yang menuntut DJP itu tidak kebal dari audit. Kami kalah total ,” ungkap Faisal.
Agar DJP benar-benar bersih, dia menantan dilakukannya audit yang kredibel dan transparan. Termasuk KPK perlu meningkatkan pengawasan terhadap DJP, terutama apabila ada pegawai pajak yang memiliki harta fantastis.
“Untuk level unit kerja pemerintahan seharusnya berlaku early warning system. Misalnya ada pejabat pajak yang gajinya berapa, tapi tiap hari ke mal, belanja mulu. Nah, harusnya sistemnya itu memiliki radar,” ungkap Faisal.
