Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap praktik korupsi yang tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seperti diketahui, skandal transaksi mencurigakan di Kemenkeu tengah menjadi pembicaraan usai dibongkar oleh Mahfud MD.
Terbaru, Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan membentuk satuan tugas atau satgas yang terdiri dari berbagai pihak terkait untuk mengusut soal transaksi mencurigakan itu.
Terkait praktik korupsi, Mahfud menyebut hal itu terjadi di sejumlah lembaga seperti perpajakan, bea cukai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengadilan.
Kesimpulan tersebut didapat Mahfud usai berdiskusi dengan pihak-pihak yang bergerak dalam menilai soal korupsi.
Hal tersebut disinggung oleh Mahfud MD ketika memberikan ceramah di Masjid Kampus UGM dengan tema ‘Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan’ pada Minggu (2/4/2023).
"Saya ngundang Transparency International ke rumah saya, ngundang Litbang Kompas ke rumah saya, ngundang partnership yang selama ini bergerak menilai soal korupsi," ujar Mahfud, dikutip WE NewsWorthy dari kanal YouTube Masjid Kampus UGM pada Senin (10/4/2023).
"Kesimpulannya itu, korupsi itu ada di birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai," jelasnya. Selain itu, pihak yang memberitahunya justru investor asing.
Tidak hanya itu, Mahfud juga mengaku telah memberikan data terkait praktik korupsi tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan presiden juga merasa heran dan kaget.
Ia menyampaikannya saat keduanya membahas soal indeks persepsi korupsi yang turun dari 38 persen menjadi 34 persen belum lama ini. "Di situ Pak Jokowi agak takjub, agak heran, di perpajakan, kok nggak sembuh-sembuh," ujar Mahfud.
