Anggota DPR Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun menyinggung anak buah Sri Mulyani yang berani menyembunyikan informasi transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu.
Menurut Misbakhun, sosok anak buah Sri Mulyani itu perlu diungkap sesuai dengan narasi yang dilempar Mahfud MD perihal adanya pihak yang berusaha menjegal informasi ke Menteri Keuangan.
Kata dia, anak buah Sri Mulyani itu tentu bersikap gagah berani, hingga nekat melakukan penahanan dan penyembunyian data terhadap pimpinannya.
Padahal di satu sisi, semua jajaran eselon 1 di jajaran Kementerian Keuangan, kata dia, adalah orang-orang kepercayaan Sri Mulyani.
"Kalau Pak Mahfud bilang info itu ditahan oleh bawahan Sri Mulyani, orang itu sangat berani, dia sangat berkuasa, bahkan melebihi eselon 1, hingga berani head to head dengan menterinya," kata dia di program Primetime News, disitat Minggu 2 April 2023.
Sejauh ini, sebenarnya Misbakhun merasa semua anak buah Sri Mulyani tak ada yang subordinasi.
Apalagi Sri Mulyani dikatakan tahu semua karakter pejabat eselon 1 di kementeriannya.
Akan tetapi, informasi yang disampaikan Mahfud MD tentu tak bisa dikesampingkan.
Karena Mahfud MD juga memiliki instrumen lengkap untuk menghimpun informasi perihal sikap-sikap buruk yang diperolehnya dari intelijen.
Lantas, jika ada anak buah Sri Mulyani bersikap gagah berani, ada di wilayah manakah? Inspektoratkah?
"Pak Mahfud harus menyebutkan, walau tidak harus ke publik tapi sampaikan info itu ke Sri Mulyani dan DPR. Itu penting agar perkuat argumen beliau. Kalau ada anak buah Sri Mulyani yang menghalang-halangi, dia harus sampaikan siapa anak buahnya itu?" kata dia.
Sebagai seorang Menkopolhukam yang mengkoordinir banyak pihak termasuk intelijen, Mahfud dinilai pasti mengetahui siapa pihak yang menahan informasi tersebut di Kemenkeu.
Dan jika sudah ketahuan, Misbakhun meminta harus ada sanksi lebih berat daripada Rafael Alun Trisambodo.
Karena dinilai telah membuat kebijakan-kebijakan Sri Mulyani menjadi asimetris.
Sampai-sampai kini Menkeu harus menerima banyak hujatan dari publik dan harus berpolemik, termasuk kinerja yang disorot publik.
Selain itu, di satu sisi, Mahfud MD yang juga menjadi Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), lalu Ketua PPATK Ivan Yustiavandana sebagai sekretaris, dan Sri Mulyani sebagai anggota dinilai tak elok punya perbedaan persepsi soal pembacaan data.
Misbakhun heran mengapa di satu sisi ketua dan sekretaris punya sikap lain, sedangkan anggota seperti Sri Mulyani juga punya sikap lain.
"Harus dibuka memang. Saya menyampaikan sekali lagi, silakan perbedaan data itu diselesaikan di tingkat permerintah. Karena Pak Mahfud ketuanya, sekretarisnya Kepala PPATK, dan anggotanya beragam di antaranya Menkeu. Masa ketua dan sekretaris ada di satu sisi, dan anggota berbeda dalam membaca sumber data. Ini tidak bagus buat publik," katanya.
