Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan partainya menolak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden.
Sebelumnya, Fraksi PAN memang menjadi pihak yang menyetujui Rancangan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi RUU inisiatif DPR.
Namun, Saleh menegaskan pihaknya menyetujui dengan catatan. Sebab PAN tegas menolak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden.
"Kami dari awal menolak penunjukan gubernur. Itu adalah langkah mundur. Apalagi jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik,” ujar Saleh dalam keterangan resmi, Jumat (8/12/2023).
“Bahkan menurut PAN, para wali kota di wilayah Jakarta juga harus dipilih langsung seperti yang ada di daerah lain. Ditambah pula dengan pemilihan legislatif pada setiap kota administratifnya. Ini diperlukan agar hak-hak demokrasi rakyat dapat disalurkan dengan baik,” sambungnya.
Saleh menjelaskan alasan fraksinya menyetujui RUU DKJ dibawa ke Paripurna adalah agar persoalan itu dikaji lebih serius dan mendalam.
"Nah, Fraksi PAN kemarin itu hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Sementara substansinya masih penuh dengan catatan. Itu yang nanti akan didalami lagi lebih lanjut bersama pemerintah dan berbagai elemen dan kelompok masyarakat lainnya,” jelas dia.
Dia juga mengusulkan agar publik ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, pembahasan RUU DKJ menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi di Jakarta.
"Agar pembahasan selanjutnya lebih komprehensif, partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya. Kota Jakarta adalah milik semua. Sudah sewajarnya semua orang boleh memberi masukan, baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Saleh.
Sebelumnya, ada delapan fraksi di DPR yang menyetujui RUU DKJ menjadi RUU inisiatif DPR. Di antaranya Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Golkar.
"Dan satu fraksi, yaitu Fraksi PKS menolak," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus di saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
