Distribusi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara konsep sudah benar. Namun, menurut calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam hal praktik di lapangan kerap salah.
"Pak Jokowi itu judulnya benar distribusi lahan, tapi praktiknya salah. Yang terjadi sertifikasi kepemilikan, distribusi lahan itu jelas, lahan kita, ribuan hektare, ratusan ribu, jutaan hektare, hanya dikuasai oleh seratus orang kaya di Republik ini," kata Cak Imin dalam sambutannya di acara bedah visi misi capres dan cawapres di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).
Cak Imin pun mengusulkan kebijakan itu harus dievaluasi total. Pemerintah harus mengambil peran dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.
"Ini harus dievaluasi total, kepemilikan lahan harus diawali dengan distribusi lahan yang adil, dan itu gunanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan, jangan mimpi ada keadilan dan kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis, kalau tidak melakukan distribusi lahan," paparnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut bahwa jika pasangan Amin menang, pihaknya akan mengecek lahan pribadi yang terlampau berlebihan. Ia menegaskan, distribusi lahan bukan hanya dengan memberikan sertifikasi kepada publik.
"Karena aset lahan adalah aset produksi yang harus dimiliki rakyat, begitu saya sama Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah mengecek kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Cak Imin.
"Sekali lagi, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi urusan BPN gampang, tapi kalau distribusi lahan bukan urusan BPN, tapi urusan presiden dan wakil presiden yang menangani langsung," tandasnya.
