Rusia dilaporkan akan mencaplok sebuah wilayah di Eropa. Ini terjadi setelah Moskow dalam dua tahun terakhir berperang dengan Ukraina untuk mengambil wilayah Donetsk, Luhansk, dan Krimea.
Wilayah itu adalah Transnistria. Transnistria memisahkan diri dari Moldova dan menyatakan dirinya sebagai republik merdeka pada awal 1990-an, sebuah langkah yang ditentang Chisinau.
Penduduknya yang sebagian besar berbahasa Rusia memilih langkah ini karena tidak ingin tetap menjadi minoritas di negara itu.
Sekitar 1.100 tentara Rusia ditempatkan di Transnistria sebagai penjaga perdamaian, memantau gencatan senjata tahun 1992 antara Moldova dan pasukan lokal. Diperkirakan setengah dari 500.000 penduduk Transnistria kini memiliki kewarganegaraan Rusia.
Pada Rabu (26/2/2024), tokoh oposisi Transnistria, Ghenadie Ciorba, baru-baru ini dilaporkan menyarankan agar kelompok separatis menyerukan referendum mengenai aneksasi wilayah tersebut ke Rusia. Meski begitu, wacana ini tidak digembor-gemborkan ke publik secara luas.
"Namun kongres deputi dari semua tingkatan di ibu kota wilayah separatis tersebut mengeluarkan resolusi yang meminta dukungan Moskow dalam mencegah krisis ekonomi, yang mereka tuduhkan pada Moldova," kata resolusi Ciorba itu dikutip Al Jazeera.
"Ada tekanan sosial dan ekonomi terhadap Transnistria, yang bertentangan dengan prinsip dan pendekatan Eropa terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perdagangan bebas."
Wacana ini pun membuat banyak kalangan di Moldova khawatir mengingat Rusia yang telah menyerang Ukraina untuk merebut wilayah Luhansk dan Donetsk. Banyak yang menanyakan apakah masih aman untuk tinggal di negara itu setelah wacana ini bergulir.
"Saya tidak bisa memberi tahu Anda berapa banyak panggilan telepon yang saya terima dalam dua hari terakhir baik dari pers maupun hanya kenalan," kata Alexander Flenchea, penggagas Initiative 4 Peace Association.
Meningkatnya eskalasi geopolitik di Transnistria ini membuat wilayah itu benar-benar terkepung secara politik. Pasalnya, Ukraina yang menjadi tetangga dari wilayah itu memutuskan untuk menutup perbatasannya tatkala Moskow mengirimkan pasukannya ke wilayah Timur, sementara Moldova terus memberikan tekanan kepada Transnistria.
"Tiraspol (ibukota Transnistria) mendapati dirinya terjepit di antara Chisinau dan Kyiv," kata Anatoli Dirun, kepala Sekolah Studi Publik Tiraspol.
Di sisi ekonomi, keputusan Moldova untuk mengenakan pajak atas barang-barang yang diimpor ke wilayah separatis, telah meroketkan harga-harga bahan pokok. Menurut Dirun, hal ini juga pada akhirnya memaksa Tiraspol untuk mengambil pendekatan yang lebih halus dengan Chisinau.
"Perang (Ukraina) telah mengguncang perekonomian Transnistria tetapi juga memaksa kepemimpinan Transnistria untuk mengambil sikap yang lebih terkendali dan tidak menunjukkan pandangan pro-Rusia," tambahnya.
