Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuktikan sebagai lembaga independen yang bersih dan juga anti korupsi.
Hal ini dibuktikan dari tingkat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pegawai OJK untuk tahun 2022 mencapai 100%.
Penyampaian LHKPN merupakan bagian dari transparansi penyelenggara negara di berbagai tingkatan pemerintahan dan kelembagaan.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Sophia Isabella Wattimena, mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan LHKPN pada 2023 ditargetkan mencapai 100%. Adapun tingkat kepatuhan LHKPN ini akan dilaporkan pada 31 Maret 2024 mendatang.
"Kita bisa sampaikan kalau untuk 2022 tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN OJK mencapai 100%. Untuk Tahun 2023 ini tenggat waktunya sesuai yang disampaikan KPK adalah per 31 Maret 2024, dan kami harapkan pencapaiannya bisa 100% seperti tahun lalu," ungkap dia dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Februari 2024, Senin (4/3/2024).
Sophia menjelaskan dalam mendongkrak tingkat kepatuhan LHKPN OJK pada 2023, OJK menyiapkan strategi yakni memastikan pelaksanaan kewajiban pelaporan secara internal.
OJK juga melakukan sosialisasi secara berkala melalui media dan dibarengi dengan layanan konsultasi untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN secara internal.
"Kami juga mendorong setiap satuan kerja untuk melakukan diseminiasi secara mandiri terkait penguatan integritas dan nantinya akan dinilai di triwulan IV-2024," ungkap Sophia.
Diketahui tahun lalu, OJK menyampaikan bahwa seluruh insan lembaga itu telah melaporkan LHKPN. Laporan kekayaan OJK disampaikan seluruhnya pada 16 Maret 2023 atau lebih cepat dari tenggat waktu pada 31 Maret 2023.
