Pakistan sedang melewati masa-masa genting. Ini terjadi saat negara itu menghadapi pemilu yang tidak stabil diikuti keadaan ekonomi yang kurang baik.
Pada Senin (4/3/2024), Shehbaz Sharif mengambil sumpah secara resmi menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya. Ia dilantik hampir empat minggu setelah pemilu nasional yang tidak menentu dan menyebabkan tertundanya pembentukan pemerintahan koalisi.
Sebelumnya, pemilu pada 8 Februari dirusak oleh penutupan internet seluler, penangkapan dan kekerasan yang terjadi, serta penundaan hasil pemilu yang luar biasa memicu tuduhan bahwa pemilu tersebut dicurangi. Kerusuhan itu pun dibumbui bom yang menewaskan hampir 30 jiwa.
Kerusuhan ini dipicu kemenangan kandidat yang didukung oleh mantan PM Imran Khan. Akan tetapi, Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) setuju untuk membentuk pemerintahan koalisi.
PML-N dipelopori oleh kakak laki-laki Shehbaz Sharif, Nawaz Sharif, yang pernah menjabat tiga kali perdana menteri, namun ia memutuskan untuk tidak menduduki jabatan perdana menteri.
Langkah Ekonomi Sharif
Kekacauan ini terjadi saat Pakistan masih terus dilanda krisis ekonomi, dengan utang yang melebar dan devisa yang masih belum cukup. Per September 2023, negara itu memiliki utang US$ 99,1 miliar (Rp 1.558 triliun), dan di sisi lain, devisa yang likuid di Pakistan per Januari 2024 hanya sebesar US$ 13,26 miliar (Rp 208 triliun).
Tak lama setelah dilantik sebagai PM, Sharif memerintahkan pembicaraan "segera" dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai perluasan fasilitas dana bagi negaranya yang kekurangan uang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama pemerintahannya.
Pada Januari, Pakistan menerima lebih dari US$ 700 juta (Rp 11 triliun) tahap kedua dari IMF berdasarkan Stand-by Arrangement (SBA) senilai US$ 3 miliar (Rp 47 triliun) yang disepakati pada bulan Juni tahun lalu ketika Pakistan perlahan-lahan menuju ke arah gagal bayar.
Sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk mengembalikan perekonomian negara ke jalur yang benar, Sharif mengatakan perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang merugi akan diprivatisasi sehingga organisasi-organisasi ini tidak menjadi beban bagi perekonomian negara.
Sharif juga memutuskan untuk membentuk sebuah komite untuk merumuskan strategi yang jelas untuk mengurangi tunjangan anggota dewan pemerintah.
"Ukuran pemerintahan akan dikurangi dan lembaga-lembaga yang tidak diperlukan lagi harus digabung atau ditutup," katanya.
Ia juga memerintahkan otoritas terkait untuk menyiapkan rencana aksi peralihan sektor listrik dan gas ke pengukuran cerdas untuk membantu mengurangi kerugian saluran.
"Semua bank dan lembaga keuangan harus mengembangkan strategi untuk mempromosikan usaha kecil dan menengah guna membantu generasi muda negara ini untuk mandiri," ujar perdana menteri.
