Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini blak-blakan pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Seperti yang diketahui ada empat menteri yang dipanggil MK pada pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Para saksi ini dipanggil untuk memberikan kesaksian untuk mendalami keterangan mengenai tudingan politisasi bansos yang dapat memenangkan Prabowo - Gibran.
Jokowi mengungkapkan semua menteri yang diundang akan hadir dalam persidangan memenuhi panggilan MK.
"Ya semua akan hadir karena diundang oleh MK semua akan hadir," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/4/2024).
Jokowi juga mempersilahkan para menteri untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan di pemerintahan. Seperti Menteri Sosial terkait bansos hingga anggaran bagi Menteri Keuangan.
"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Kalau bu Menteri Sosial mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya ditunggu saja hari Jumat," katanya.
Namun, pada kesempatan itu, Jokowi enggan berkomentar mengenai tudingan politisasi bansos yang sering disebutkan pada persidangan di MK.
"Saya enggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," terangnya.
