Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan menghadirkan empat menteri sebagai saksi pada hari ini, Jumat (5/4/2024).
Empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keempat menteri akan hadir di sidang MK dengan menjelaskan apa yang sudah dikerjakan di pemerintahan.
"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Kalau bu Menteri Sosial mengenai bantuan sosial (bansos) dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya ditunggu saja hari Jumat," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4)
Pemanggilan para menteri dinilai penting oleh hakim MK dengan pendalaman pertanyaan hanya dapat dilakukan oleh para hakim.
Perlindungan Sosial (Perlinsos) Era Jokowi
Keempat menteri diminta hadir di MK untuk menjelaskan duduk perkara bantuan sosial (bansos). Bansos menjadi salah satu sorotan panas dalam sidang PHPU tahun ini karena diduga menguntungkan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Giibran Rakabuming Raka.
Nilai yang besar dan penyaluran yang mendekati pemilu menjadi salah satu faktor mengapa bansos menjadi perdebatan. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan dan ekonom senior INDEF Faisal Basri terlibat silang pendapat dalam sidang PHPU , Senin (1/4/2024). Faisal merupakan ahli yang dihadirkan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin dalam sidang tersebut.
Ia menyampaikan paparan bertajuk "Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran". Faisal pun menyinggung praktik politik gentong babi (pork barrel politics) yang dilakukan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran.
Menurut Faisal, situasi pemerintahan saat ini sangat Jokowi Heavy, alih-alih Parliament Heavy. Sehingga apa yang diinginkan Jokowi harus terwujud.
"Itu yang membuat situasinya lebih masif dan it's matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Di Sunter hampir tiap sehari ada pembagian bansos untuk orang yang sama. Pusing ini bansos apalagi katanya. Orangnya itu-itu juga kan, yang miskin itu kan," ujar Faisal di sidang MK, Senin (1/4/2024).
Sebelumnya pada Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada 2023 mencapai Rp476 triliun. Anggaran ini meningkat 3,3% dari tahun 2022.
Dari catatan CNBC Indonesia,10 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM untuk Program Sembako, 500 ribu penerima program prakerja, 20,1 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 994 ribu mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 96,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein berupa telur dan daging ayam kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting di dalamnya. Nilainya mencapai Rp 8,2 triliun.
Selain itu, BLT El Nino yang menekan hasil panen dan produksi pangan diberikan oleh pemerintah. Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk BLT El-Nino tersebut.
Lebih lanjut, berdasarkan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 tercatat sebesar Rp443,5 triliun.
Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) ini cenderung lebih rendah dibandingkan periode 2020-2022 karena melandainya kasus Covid-19. Sebagai catatan, Indonesia menghadapi tiga gelombang ganas Covid-19 pada 2020-2021 yakni Alpha, Delta, dan Omicron yang memaksa pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut berimbas pada aktivitas kerja dan pendapatan masyarakat.
Perlinsos digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjadi jaring pengaman sosial. Perlinsos juga memiliki peran krusial bagi masyarakat karena dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.
Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, dia kerap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
Setidaknya ia telah meluncurkan berbagai BLT sekurang-kurangnya Rp190 triliun atau 346% lebih besar dibandingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya dari Rp40 triliun.
Pada 2020 hingga 2023, Jokowi secara agresif memberikan bantuan tunai langsung dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.
Bansos 2024
Kubu calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menjadi pemantiknya, dengan menganggap pemberian bansos pemerintahan Jokowi saat Pilpres 2024 diberikan secara ugal-ugalan hanya untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon tertentu.
"Penyalahgunaan bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu," kata Anies saat sidang perdana PHPU di Gedung MK, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip pada Rabu (3/4/2024).
Lantas, bagaimana laporan penggunaan bansos di awal 2024 ini?
Untuk diketahui, pagu anggaran bansos 2024 sebesar Rp152,3 triliun. Total anggaran itu naik sekitar 6,08% dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Adapun realisasi pencairannya hingga Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya Pemilu/Pilpres pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86% dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai Rp 9,58 triliun.
Dalam buku APBN KITA edisi Maret 2024 disebutkan bahwa kinerja penyaluran bantuan sosial hingga akhir Februari 2024 yang telah mencapai Rp22,53 triliun terutama untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.
Realisasi belanja bansos hingga Februari 2024 itu antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); penyaluran bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 116,2 ribu mahasiswa; serta pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.
Lebih lanjut, sederet bansos dijadwalkan cair pada April 2024. Ini diharapkan bisa membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, termasuk persiapan hari raya Idul Fitri.
Bantuan tersebut antara lain PKH yang dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun. Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
Bantuan lainnya yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2024 diberikan kepada kurang lebih 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh negeri. KPM akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp2,4 juta per tahun. Nilainya mencapai Rp 400.000 - Rp 600.000 per tahap.
Selain itu, Bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan cair sebelum Lebaran 2024. Jumlah yang akan diterima sebesar Rp 600 ribu yang merupakan akumulasi dari Januari-Maret 2024.
Target penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan telah ditetapkan Rp 11,25 triliun melalui pagu anggaran bansos di Kementerian Sosial
Bantuan terakhir yaitu bantuan beras sebanyak 10 kg diberikan kepada 22 juta kepada KPM hingga Juni 2024.
