Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, mengomentari kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait dibukanya kembali posko pengaduan di Balai Kota.
Ia mempertanyakan apa tujuan dibukanya kembali posko di Balai Kota padahal di era digital seperti sekarang lebih mudah melalui digitalisasi.
Sebagaimana diketahui, Kendati menggantikan Anies Baswedan, Heru justru menghidupkan kembali program-program era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Karena di era digital seperti ini mengadakan pengaduan warga kan kemudian orang bertanya, maksudnya apa sih? Kan kira-kira gitu,” ujar Syarif, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Jumat (30/12).
Karena mudahnya melalui sistem digital, sudah bisa dipastikan bahwa pembukaan posko pengaduan di Balai Kota menjadi tidak efektif.
“Di era digital ini orang-orang cerdas kan bertanya untuk apa? Kira-kira kan gitu. Toh akhirnya pengaduan itu tidak efektif,” ujar Syarif.
Politikus Partai Gerindra itu menilai ada sisi positif dan negatif dari kebijakan yang diambil Heru, termasuk dalam kebijakan membuka posko pengaduan di Balai Kota ini.
Adapun sisi positifnya bisa dianggap dekat dengan rakyat. Tetapi sisi negatifnya adalah tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.
“Jadi penggunaan pengaduan direct langsung seperti itu di era seperti ini dipertanyakan untuk apa. Pertanyaan publik untuk apa. Yang mungkin untuk dekat masyarakat, bukan untuk menyelesaikan masalah,” ujar Syarif.
