Pegiat media sosial Eko Widodo mengomentari pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal bagi-bagi amplop yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku sulit menindak politik uang berbalut zakat di bulan Ramadhan seperti sekarang ini karena dikhawatirkan dianggap menghalangi orang yang ingin berzakat.
"Kalau zakat ini agak sulit menegakkannya masuk dalam zakat, infaq, sedekah ini kita perlu pendalaman lebih dalam dengan teman-teman yang punya kapasitas keagamaan, kami tidak ingin memasuki area tersebut," katanya di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2023), mengutip dari Merdeka.
Bagja kemudian menceritakan masalah politik uang pernah terjadi pada pemilihan kepala suatu daerah. Saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan da nada pembagian zakat yang diduga menjadi kampanye terselubung.
Bawaslu akhirnya melakukan koordinasi dengan MUI dan organisasi keagamaan terkait sosialisasi pembagian zakat agar tidak bertabrakan dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang politik uang dalam kampanye.
Menanggapi hal tersebut, Eko memberikan sindiran dengan mengatakan tujuan berzakat adalah mengharap ridho Allah SWT, bukan mengharap suara.
“Zakat itu mengharap ridho Allah SWT bukan mengharap suara,” ujar Eko, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat (7/4/2023).
Sementara itu, pada amplop yang dibagikan kader PDIP terdapat foto kader tersebut sehingga perbuatan membagi-bagikan amplop tersebut termasuk rasuah.
Loyalis Anies Baswedan ini berharap Bawaslu jangan tebang pilih dalam menindak setiap potensi pelanggaran kampanye yang ditemui.
“Kalo bagi amplop ada foto calegnya itu namanya rasuah, kata pak ustadz hukumnya haram. Bawaslu jgn tebang pilih!!” ujar Eko.
