Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Saling Sandera, Jokowi Dinilai Sulit Pecat Sri Mulyani




 Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditengarai bakal sulit memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai buntut dari megaskandal dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik presiden maupun Menkeu dinilai sama-sama tersandera.

“Apakah bisa Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saya anggap sukar. Apakah Jokowi bisa memecat Sri Mulyani, ya tidak bisa. Sebab, Sri Mulyani mengetahui tentang bagaimana manipulasi-manipulasi anggaran itu,” kata Abdullah Hehamahua, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2005-2013 dikutip dari kanal YouTube Rafly Harun, Minggu (9/4/2023).

Bang Dullah, sapaan akrab Abdullah Hehamahua membeberkan manipulasi-manipulasi anggaran itu. Salah satunya adalah pembengkakan senilai Rp21,8 triliun biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Angka itu ditaksir pembengkakan dari 6,071 miliar dolar AS menjadi 7,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). 

“Misalnya Kreta Api Cepat Jakarta-Bandung itu disebutkan tidak menggunakan APBN. Ternyata perusahaan Kereta Api China meminta 20 triliun lebih untuk menambah (dari APBN),” tuturnya.

Begitu juga dengan pembengkakan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang minta ditambah lagi puluhan triliun rupiah. “Jadi, Sri Mulyani tahu itu. Dalam teori penganggaran, itu tidak boleh,” tuturnya.

Pada zaman orde baru, kata dia, pembengkakan biaya itu disebut dengan dana non-budgeter. “Di era reformasi itu tidak boleh, harus budgeter. Artinya, harus diprogramkan, diteliti, disurvei sampai kemduian ketika disahkan di badan anggaran dan pleno sudah melalui penelitian yang teliti,” papar dia. 

Di lain sisi, Sri Mulyani juga sulit membongkar kasus yang lain. “Itu juga susah. Karena dulu Sri Mulyani terkena kasus Bank Century ketika era pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). “Kemudian Sri Mulyani diselamatkan ke luar negeri menjadi salah satu pejabat di Bank Dunia,” ujarnya.

Ketika terpilih menjadi presiden pada 2014, Jokowi meminta Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. “Dan, kemudian ada persyaratan dari Sri Mulyani, oke saya bersedia jadi menteri keuangan Pak Jokowi, syaratnya kasus saya tidak dibongkar, yaitu kasus Bank Century,” papar Bang Dullah.

Sebelumnya, Komisi III DPR berencana kembali menggelar rapat membahas transaksi janggal Rp349 triliun pada pekan depan, atau sebelum memasuki masa reses. Hal ini dungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkonfirmasi bakal menghadiri rapat tersebut.

“Insyaallah sih infonya semua sudah mengonfirmasi akan hadir,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Sumber Berita / Artikel Asli : inilah

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - GentaPos.com | All Right Reserved