Loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eko Jhones menyoroti Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap gagal mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Hal ini ditanggapi Eko Jhones dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Jhones mengatakan bahwa Heru Budi terlalu sibuk membersihkan jejak Anies Baswedan.
Eko Jhones pun mengatakan bahwa wajar jika akhirnya warga tak mau mengikuti 'arahan' dari Heru Budi.
"Heru terlalu sibuk bersihkan jejak Anies dia lupa bagaimana bekerja untuk masyarakat.
Wajar kalau masyarakat juga ogah ikutin ajakan dia," ujar Eko Jhones dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (11/4).
Lanjut, Eko Jhones pun menegaskan bahwa warga DKI Jakarta sudah betah dengan kebijakan di era Anies Baswedan.
"Warga Jakarta sudah nyaman dengan program Anies tapi dibuat amburadul Heru," imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai semakin tidak terkendalinya kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dikarenakan proyek transportasi umum yang digembar-gemborkan tidak diiringi dengan kebijakan yang memaksa masyarakat untuk beralih ke angkutan umum.
"Ya (kemacetan makin tidak terkendali), karena orang pada milih menggunakan kendaraan pribadi. Padahal angkutan umum lebih murah dan nyaman," tegas Darmaningtyas dikutip dari Inilah.
Ia pun mengaku sudah berulang kali meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membuat aturan yang memaksa seluruh pegawai pemerintah dan swasta untuk mau beraktivitas dengan kendaraan umum.
Menurutnya, Pemprov DKI bisa memaksa masyarakat menggunakan kendaraan umum secara bergiliran. Misalnya di hari Senin, Rabu dan Jumat seluruh pegawai pemerintah dipaksa menggunakan kendaraan umum, sedangkan di sisa hari lainnya diwajibkan bagi karyawan swasata.
"Sudah sering saya usulkan agar buat saja kebijakan wajib menggunakan angkutan umum secara bergiliran untuk semua instansi pemerintah maupun swasta. Tapi karena usulan itu tidak menghasilkan proyek, maka Pemerintah enggan melaksanakannya," tuturnya.
"Pemerintah inginnya buat proyek yang menghasilkan duit gede dengan alasan mengatasi kemacetan tapi faktanya tidak mengatasi kemacetan, seperti pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit)," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menilai Heru Budi juga gagal dalam menegakkan aturan, yakni penindakan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014.
"Tertibkan jalan-jalan yang selama ini untuk PKL (Pedagang kaki lima) dan parkir, pasti kemacetan akan berkurang, tanpa harus membangun MRT maupun LRT yang mahal-mahal," tandasnya.
